Advertorial

Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tangani Pengadaan Tanah dan Sengketa Tanah

Azmi : “Dengan OPD Baru Ini, Persoalan Tanah di Pekanbaru Tidak Jadi Momok Lagi....”

Please enter banners and links.

 

oleh : tengku m yusuf

 

H Azmi, Plt Kadis Pertanahan kota Pekanbaru

 

HARIANKAMPAR.COM, PEKANBARU – Bagi Plt Dinas Pertanahan Pekanbaru H Azmi memegang jabatan sebagai Kadis Pertanahan Kota Pekanbaru bukan persoalan ringan. Dibentuk awal tahun 2017, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkantor di Jl Sumatera No 5 Pekanbaru ini ini terus menunjukkan kinerjanya. Salah satunya persoalan pembebasan lahan di Jl HR Soebrantas Ujung Panam, sepanjang 1,6 km mulai dari simpang Garuda Sakti Kubang hingga perbatasan pintu masuk kabupaten Kampar di Rimbo Panjang. Pelebaran jalan dengan ukuran 40 meter itu masih menyisakan ‘PR’.

“Pasalnya masih ada sepuluh persil lahan lagi yang masih belum tuntas ganti rugi tanahnya. Padahal persoalan pembebasan lahan di Jl HR Soebrantas Ujung itu sudah dimulai semenjak tahun 2013 lalu untuk 82 persil lahan dengan jumlah biaya mencapai Rp12 miliar. Kemudian pada tahun 2017 ini, APBN membantu Rp 4,5 miliar dan APBD Pekanbaru Rp 1 miliar. Sedangkan pada APBD P ini, pihaknya menganggarkan sekitar Rp 450 juta,” paparnya saat ditemui hariankampar.com pada Kamis (28/9) di ruangannya.

 

Kemacetan di jalur satu Jl HR Soebrantas ujung yang selalu terjadi setiap hari akibat volume kendraan yang melebihi kemampuan badan jalan. (foto : tengku m yusuf/hariankampar.com)

Azmi mengaku kemacetan yang terjadi di pintu masuk kota Pekanbaru melalui jalur barat itu sudah sering terjadi. “Coba kita lewat setiap hari di Panam ujung itu, macetnya bukan main terutama saat jam-jam sibuk. Volume kendraan sudah berlebih baik dari arah Pekanbaru maupun sebaliknya. Tidak sebanding dengan lebar jalan. Padahal proyek ini merupakan proyek nasional. Ini proyek strategis. Jadi harus tuntas soal pembebasan tanah dengan segera,” urainya kepala Inspektorat Pekanbaru ini dengan semangat.

“Target kami, persoalan pembebasan lahan ini paling lama Oktober selesai. Sebab dari sepuluh persil itu, lima di antaranya sudah ada lampu hijau. Sedangkan lima lagi, pemilik persil masih bermasalh karena ada yang berselih sesama mereka.”

 

Lima persil lahan di depan UIN Panam yang hingga pemiliknya enggan melakukan ganti rugi karena nilai ganti rugi tidak sesuai keinginan mereka. (foto : tengku m yusuf/hariankampar,com)

Permasalahan yang dimaksud, sebut Azmi adalah para pemilik tanah masih belum ada kata sepakat soal biaya ganti rugi lahan yang diajukan pemerintah. Menurutnya harga Rp675 juta belum cukup bahkan mereka minta dinaikkan nominalnya. Tidak hanya itu, pemilik persil tanah juga mempunyai sejumlah keinginan yang ganjil seperti Pemko harus mengeluarkan IMB karena tanah mereka tepat berada di depan UIN Susqa Panam.

“Jadi, timing mereka itu tidak tepat. Bahkan aneh rasanya kok mintanya yang lain lagi. Jadi nanti kepada lima persil lahan yang masih bermasalah itu, kita akan tegas. Nanti dalam beberapa hari ini kita akan lakukan mediasi kembali. Kita akan jelaskan bagaimana mekanismenya sebetulnya. Berapa besaran perhitungan yang dilakukan oleh tim independen apraisal tanah yang menghitung mulai dari ganti rugi bangunan, tanaman hingga tanah,” jelasnya.

“Jika tidak ada titik temu juga, kita akan ambil kesimpulan untuk melakukan konsinyasi. Artinya uang ganti rugi tanah itu nantinya akan dtitipkan di Pengadilan. Sebab tidak mungkin proyek pelebaran jalan nasional itu tertunda karena beberapa persil saja. Masyarakat harus mau berpartisipasi untuk kepentingan mereka.”
Sebenarnya, kata Azmi masih tercipta paradigma di masyarakat setiap kali ada proyek dari pemerintah dan didalamnya ada ganti rugi tanah mereka berpikir dananya besar sehingga uang didapat nantinya juga banyak untuk dibagi-bagi.

“Persoalan banyaknya uang inilah, yang membuat sengketa tanah di Pekanbaru kerap menjadi momok sehingga tidak jarang sejumlah proyek dari OPD baik untuk infrastruktur, lalu membangun sarana prasarana umum, kemudian lembaga pendidikan hingga kesehatan sering terkendala. Mereka takut bermasalah. Kalau saya tidak, saya tantang mereka sebab kami bekerja selalu didampingi tim TP4D dan kami bisa pertanggungjawabkan itu,” ungkapnya.

“Karena itulah, dalam beberapa kali pertemuan kami selalu mengajak langsung aparat hukum seperti kepolisian dan kejaksaan agar masyarakat tidak berpikir macam-macam lagi perihal ganti rugi tanah sebab dana yang disediakan tidak bisa digunakan secara serampangan sehingga pengadaan tanah yang kami lakukan ini benar, transparan dan akuntabel.”

Azmi menyebutkan saat ini pengadaan tanah yang mereka lakukan sangat ketat. “Kita tidak bisa mengambil uang senaknya sebab banyak yang mengawasi. Makanya saya selalu sampaikan jiika ada indikasi kami mengambil uang negara, silahkan proses, lalu tangkap. Bukan mencari-cari kesalahan orang. ‘Kan tidak benar juga jadinya,” tuturnya.

Tangani Tiga Kasus Sengketa Tanah

Azmi menambahkan sesuai dengan fungsi yang melekat pada dinasnya, pihaknya memiliki satu lagi fungsi lain selain pengadaan tanah yakni melakukan KT atau konsolidasi terhadap pihak yang bersengketa. Sesuai peraturan kepala (Perka) BPN No 4 tahun 1991, Konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai RTRW serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam (SDD) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Dalam KT kami berusaha meyakinkan masyarakat bahwa tanah yang kena ganti rugi juga berkaitan erat dengan kepentingan Pekanbaru ke depannya. Jadi sebetulnya kalau masyarakat rela memberikan tanahnya saya yakin Pekanbaru bisa maju. Jika daerah mereka maju maka sudah pasti ekonominya juga akan meningkat. Imbasnya ‘kan untuk mereka juga,” ungkapnya.

“Pemahaman inilah yang sering kita kemukakan saat berdialog dengan masyarakat. Sebab rumus ganti rugi tanah itu, 70 persen milik lahan mereka dan 30 persen bagi pemerintah. Jadi sebetulnya masyarakat tidak akan rugi jika tanahnya diberikan untuk kepentingan pembangunan. Makanya partisipasi seperti inilah yang kita harapkan ke depannya. Masyarakat tidak perlu terlalu hitung-hitungan bila tanah mereka terkena ganti rugi akibat proyek pemerintah.”

 

Dinas Pertanahan Pekanbaru telah banyak menerima kasus sengketa tanah selama OPD baru tersebut dibentuk. (foto : tengku m yusuf/hariankampar.com)

Selain itu, kata Azmi tahun ini pihaknya sudah menangani sejumlah kasus. Seperti persoalan klaim tanah SMP 42 Sidomulyo Barat Panam di mana Pemko telah membeli tanah warga pada tahun sesuai prosedurnya dengan luas 8.568 m2. “Kemudian ditengah jalan setelah sekolah tersebut berdiri diklaim oleh masyarakat berdasarkan SKGR yang dimilikinya. Ini mediasinya tengah berjalan sekarang,” urainya.

Lalu kemudian klaim lahan PT Panca Belia Karya seluas 191,78 hektar di Tenayan Raya di hingga persoalan konflik tanah antara developer PT Nugraha Perdana Lestari di mana masyarakat melaporkan tanah mereka seluas 25 m dari luas lahan 7500 meter yang dimiliki developer diduga terambil oleh developer saat membangun perumahan.
“Kita masuk di sana sebab ada izin prinsip yang dikeluarkan Pemko Pekanbaru. Jadi, meskipun konflik sengketa tanah itu sering lebih mengarah kepada individu bukan pemerintah, namun tetap juga kita layani sebab ada institusi pemerintah yang bersinggungan disana,” tuturnya.

Pengadaan Tanah di OPD tidak Ada Lagi

Kini dengan kewenangan yang dimiliki dinas Pertanahan, jelas Azmi seluruh pengadaan tanah yang ada OPD tidak ada lagi sebab sudah diserahkan sepenuhnya kepengurusan tanah di Dinas Pertanahan. Nantinya Satker yang bersangkutan akan membuat dokumen perencanaan tanah daerah mana yang akan pemerintah beli, kemudian dokumen tersebut diverifikasi sehingga bisa dianggarkan dalam APBD.

“Makanya setiap tahun, Satker yang berkepentingan harus membuat dokumen perencanaan kepada kami mana tanah yang akan mau dibeli guna kepentingan pemerintah. Tentunya juga sudah melalui mekanisme seperti sesuai dengan Musrenbang, dan RPJMD Pemko Pekanbaru serta forum SKPD,” katanya.

“Jika pengadaan tanah ditahun 2016 lalu telah selesai dilakukan OPD, maka silahkan lanjut. Namun yang belum dipindahkan ke Satker kita. Diserahkan ke kita karena itu masuk Tupoksi kita pertanahan sebab kita yang membayarnya. Jadi semenjak dinas Pertanahan ini terbemtuk sejumlah dinas seperti PU, Disdik maupun kesehatan sudah menyerahkan persoalan pengadaan tanah kepada kita sehingga mereka tidak lagi memasukkan anggaran pengadaan tanah di Satker mereka.”

Kantor Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru siap membantu masyarakat bila memang ada sengketa tanah baik oleh perusahaan maupun developer. (foto : tengku m yusuf/hariankampar.com)

Ia berharap ke depannya baik pengadaan tanah maupun sengketa tanah tidak menjadi hambatan utama Pemko Pekanbaru menuju kota Metropolitan Smart City yang Madani. “Kami ingin pengadaan tanah yang kami lakukan ini bisa cepat terealisasi semuanya sehingga pembangunan jalan, sekolah, Puskesmas maupun fasilitas sarana prasarana pendukung lainnya cepat terwujud melalui pengadaan tanah yang didinas kita. Intinya itu,” paparnya. (advertorial/Dinas Pertanahan/Diskominfo)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close